Tolak Revisi KUHP, 10 Pasal Mengancam Kebebasan Pers

1 min read

AJI Kota Gorontalo
IJTI Pengda Gorontalo
PWI Gorontalo
LPM Merah Maron

Gorontalo (BN) – Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya satu di antara banyak undang-undang yang akan direvisi di tahun 2019 ini. Pemerintah dan DPR pada periode 2014 – 2019 memang menargetkan akan banyak merevisi undang-undang sebelum periode habis pada September 2019.

Dalam Draf RUU KUHP masih ada sejumlah pasal yang selama ini dikritik masyarakat sipil karena tak sesuai dengan semangat reformasi dan pemerintahan bersih. termasuk di dalamnya adalah pasal-pasal yang dinilai bisa mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Setidaknya terdapat 10 pasal dalam draft revisi KHUP yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Pasal-pasal tersebut yakni: Pasal 219 tentang penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden; Pasal 241 tentang penghinaan terhadap pemerintah; Pasal 247 tentang hasutan melawan penguasa; Pasal 262 tentang penyiaran berita bohong; Pasal 263 tentang berita tidak pasti; Pasal 281 tentang penghinaan terhadap pengadilan; Pasal 305 tentang penghinaan terhadap agama; Pasal 354 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara; Pasal 440 tentang pencemaran nama baik; Pasal 444 tentang pencemaran orang mati.

Seakan tak memedulikan masukan dari masyarakat, DPR dan pemerintah juga menghidupkan kembali pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden. Padahal pasal ini pada tahun 2006 telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kabarnya, pada tanggal 24 September 2019, Draft Revisi KUHP ini akan disahkan dalam rapat paripurna DPR RI. Tak bisa dibayangkan nantinya jika Revisi KUHP ini disahkan, kebebasan pers dan kebebasan berekspresi tinggallah kenangan. Kita akan mundur ke belakang, demokrasi kita tak akan pernah matang.

Menyikapi hal ini AJI Gorontalo,IJTI Gorontalo,PWI Gorontalo dan LPM Merah Maron menyatakan untuk:
1. Mengecam DPR dan Pemerintah yang masih mempertahankan pasal-pasal yang bisa mengkriminalkan jurnalis yang itu setidaknya terdapat dalam Pasal 219, 241, 247, 262, 263, 281, 305, 354, 440, dan 444. Sikap DPR dan Pemerintah ini tidak menghormati sistem demokrasi yang menempatkan media sebagai pilar keempat -setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif-dalam negara demokrasi.
2. Meminta DPR dan Pemerintah tak memaksakan untuk mengesahkan RUU KUHP dalam waktu singkat. RUU itu masih banyak memuat pasal yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Melanjutkan pembahasan ini dalam waktu yang sangat singkat diyakini tidak akan menghasilkan KUHP yang sesuai semangat demokratisasi, selain juga mengabaikan aspirasi masyarakat sipil, organisasi jurnalis dan media.
3. Meminta DPR dan Pemerintah mengubah soal pencemaran nama baik dari ranah pidana ke perdata. Mempertahankan pemidanaan soal pencemaran nama baik mengesankan dua lembaga itu tak mengikuti perkembangan internasional yang mendorong penyelesaian semacam itu melalui jalur perdata. Memasukkan soal pencemaran nama baik dalam ranah pidana akan memberikan efek menakutkan yang itu tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan tak sesuai semangat Pasal 6 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang meminta meminta pers berperan “melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.”
4. Mendesak DPR dan Pemerintah mencabut pasal 281 soal penghinaan terhadap pengadilan. Sebab, pasal itu dengan mudah bisa dipakai untuk menjerat jurnalis dan media yang selama ini kerap menulis soal putusan sidang dan jalannya peradilan. Pasal itu bisa dipakai oleh para penegak hukum yang buruk untuk membungkam media yang menulis berita bernada kritik atas putusannya atau karena mengungkap perilakunya yang tak sesuai kepatutan atau undang-undang. (#BN)

 850 total views,  4 views today

error: Maaf. Tidak Tersedia Untuk Pembajak