TIDAK LOYAL, PEJABAT BOALEMO DINONAKTIFKAN, INI PENDAPAT PROFESOR YK & TI KAMA

2 min read

[box] Laporan : Mohamad Fadhly Suaib, Editor : Mohamad Fadhly Suaib / Mahmud Marhaba[/box]

TILAMUTA (BN) – Mutasi dan mutasi lagi. Itu fenomena yang terjadi di Pemerintahan kabupaten Boalemo. Akhir Ramadhan ini, ada beberapa pejabat yang harus di parkir dari jabatannya. Kebijakan yang dilakukan pemerintah Boalemo coba di konfirmasi ke Sekda Boalemo yang baru beberapa bulan menjabat panglima ASN. Namun, sulit untuk mendapatkan jawaban sebagai pembanding dalam pemberitaan. Melalui telepon dan WhatsApp, Sekda tidak pernah menggubrisnya. Beruntung salah seorang tim Baperjakat yang juga selaku Kepala BKD Diklat Boalemo, Drs. Hi Sukarni H. Potutu, S.Pd., MM bisa dikonfirmasi terkait hal ini.

Kepada Media ini, Sukarni Potutu menjelaskan bahwa kebijakan mutasi dilakukan karena para pejabat tidak loyal kepada atasan. “Mereka dimutasi dan dinonjobkan karena tidak loyal kepada Bupati sebagai Pembina ASN. Kenapa mereka tidak loyal kepada saya? Saya ini Pembina ASN,” ungkap Sukarni sambil meniru ucapan Bupati Boalemo, Darwis Moridu, Selasa (05/06/2018) melalui jaringan telepon.

Terkait kebijakan pemerintah tersebut, Profesor Yulianto Kadji, selaku Guru Besar bidang pengamat kebijakan publik, kepada wartawan media ini akhirnya bersuara. Ini dikarenakan kepeduliannya terhadap daerah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah yang dianggap tidak normal. Hal ini diungkapkan Profesor Yulianto Kadji, karena kecintaanya terhadap daerah kelahirannya yang membuat dirinya terpaksa menyatakan sikap kepada media, Senin (04/06/2018).

Bagi Profesor YK, demikian dirinya disapa, memberikan sebuah pandangan 5 buah pemikiran dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Boalemo, diantaranya;

Pertama, mutasi (promosi, rotasi maupun demosi) merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Kepala Daerah yang dibantu oleh Baperjakat.

Kedua, mutasi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan Pemda untuk optimalisasi pelayanan publik.

Ketiga, maka mutasi tersebut harus memiliki standar penilaian kinerja yang jelas dan terukur terhadap pejabat yang dimutasi.

Keempat, maka seyogyanya mutasi tidak dilakukan setiap bulan, bagaimana mungkin menilai kinerja pejabat yang tidak jelas waktu bertugasnya pada job yang didudukinya.

Kelima, saya menyoroti bahwa mutasi tiap 3 bulan dilakukan di Pemkab Boalemo dan SPT hampir tiap bulan, menunjukkan profesionalitas Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan Baperjakat justru rendah komitmen pelayanan publiknya, disamping tidak begitu paham dalam menerapkan Peraturan dan Perundangan tentang Kepegawaian khususnya UU ASN.

Hal senada juga disampaikan Mohammad Nurmawan Pakaya atau yang biasa di sapa Ti Kama memberikan beberapa pandangan terkait hal mutasi tersebut. Menurutnya, Sebagai putra daerah tentunya dirinya sangat menyayangkan kebijakan tersebut. Alasanya, mereka yang di non Jobkan adalah putra putri terbaik daerah yang memiliki kualitas kerja yang mumpuni.  Dirinya mengatakan jika hal ini tidak dimaksudkan untuk digiring ke ranah politik.

“Saya tidak ada maksud sama sekali memanfaatkan situasi ini untuk dibawa ke ranah politik, tidak sama sekali! Hanya saja, tidak pantas bagi seorang pemimpin yang melakukan langkah tersebut hanya karena ingin menuruti nafsu kekuasaannya! Mereka yang telah dikorbankan seolah menjadi tumbal kekuasaan!” tegas Ti Kama.

Dirinya malah membedah aturan main dalam menjalankan regulasi. Dalam hal menjalankan birokrasi, tentu kita harus paham terlebih dahulu aturan-aturan yang memungkinkan kebijakan kita bisa diterima oleh bawahan. Terutama dalam rangka pelaksanaan dan kesinambungan pembangunan serta penjaminan pengembangan karier Aparatul Sipil Negara (ASN).  “Selain Permendagri No.73 tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang dan penandatanganan persetujuan tekhnis untuk melakukan pergantian pejabat dilingkungan Pemda. Pemerintah Pusat (Mentri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan reformasi birokrasi) telah mengeluarkan Surat Edaran No.02 tahun 2016 tentang pergantian pejabat pasca Pilkada”. (Jelas Ti Kama)

Demikian halnya yang disampaikan Prof YK. Dirinya mengatakan jika orientasi tugas dan fungsi semakin tidak jelas. “OPD di Kabupaten Boalemo semakin tidak jelas orientasi tugas dan fungsinya ketika Pimpinan unitnya baru 3 bulan kerja sudah diancam untuk dimutasi. Layaknya Pimpinan OPD di evaluasi di setiap akhir tahun, Dan kalau mendesak bisa saja dievaluasi setiap 6 bulan, tapi idealnya setiap akhir tahun anggaran agar Pimpinan OPD terfokus dalam melaksanakan tugas tahunannya. Semuanya tergantung paham tidaknya Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bersama Tim Baperjakat yang diketuai oleh Sekda yang tidak sekedar penghias ornamen gagah-gagahan di jajaran birokrasi Pemda,” tegas Prof Julianto Kadji yang merupakan Guru Besar di Universitas Negeri Gorontalo. (BN)

 4,628 kali dilihat,  8 kali dilihat hari ini