Terkait SK Mendagri Berlaku Surut, Anas Jusuf Datangi Pemprov Gorontalo

1 min read

Gorontalo (BN) – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Boalemo Ir. Anas Jusuf, M.Si, melakukan kunjungan ke pemerintah provinsi Gorontalo, Selasa, (24/11/2020). di dampingi kepala BKD-Diklat Kabupaten Boalemo Alimuddin, M.kes dan Kepala Bagian Hukum Andre Tumewu.

kedatangan tersebut untuk melakukan koordinasi terkait konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Plt Bupati Boalemo serta terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tentang pemberhentian sementara Bupati Boalemo yang ditetapkan tanggal 3 November 2020 dan berlaku surut sejak tanggal 7 September 2020.

Plt Bupati Boalemo Anas Jusuf di terima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba dan kepala Biro Hukum Ridwan Hemeto.

Plt. Bupati Boalemo, Anas Jusuf bersama Pemprov Gorontalo (Istimewa)

Pada kesempatan itu Plt Bupati Boalemo Anas Jusuf menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo bahwa koordinasi yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo ini, terkait konsekuensi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Plt Bupati Boalemo dalam menjalankan tugas Pemerintahan di Kabupaten Boalemo dan SK Kemendagri yang berlaku surut bagi Bupati Boalemo.di mana SK Kemendagri ini,sudah di terbitkan pada tanggal 7 september 2020.

“Sehingga itu kami melakukan koordinasi, untuk mempertanyakan kebijakan administrasi yang sudah di lakukan oleh Bupati Boalemo Darwis Moridu setelah tanggal 7 september 2020, terutama mengenai Administrasi keuangan dan Administrasi Pemerintahan. dimana setelah tanggal 7 september itu Pemerintah Kabupaten Boalemo telah melaksanakan APBD perubahan Tahun Anggaran 2020 yang di tandatangani oleh Bupati Boalemo Darwis Moridu”, Ungkapnya.

Anas juga menambahkan bahwa yang ditanda tangani terkait administrasi keuangan sudah cukup banyak jumlahnya.

“Kemudian tiba-tiba menandatangani administrasi keuangan yang cukup banyak jumlahnya serta keuangan lainnya untuk kepentingan daerah Kabupaten Boalemo. kemudian mengenai administasi Pemerintahan, dimana Bupati Boalemo Darwis Moridu telah melakukan penandatanganan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun pengangkatan 2019, kemudian bagaimana status SK Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo dan status- status Pejabat eselon II,III dan IV yang di lantik setelah tanggal 7 september 2020”, Imbuhnya.

Plt. Bupati Anas Jusuf berharap kunjungan tersebut mendapatkan solusi dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

“Kami Pemerintah Kabupaten Boalemo meminta kepada Pemerintah Provinsi, agar memberikan solusi tentang kebijakan-kebijakan yang sudah di lakukan oleh Bupati Boalemo Darwis Moridu terkait administrasi keuangan dan administrasi Pemerintahan di Kabupaten Boalemo terkait dengan SK Mendagri yang berlaku surut sejak tanggal 7 September 2020”, pinta Anas. (#BN)

error: Maaf. Tidak Tersedia Untuk Pembajak