Temui Inspektorat, Anas Jusuf Pertanyakan Action Plan

1 min read

Boalemo (BN) – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Boalemo Ir. Anas Jusuf, M.Si mengunjungi Inspektorat sekaligus mengadakan pertemuan terkait Action Plan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai tindak lanjut hasil temuan Pemeriksaan Anggaran tahun 2020.

Pertemuan tersebut bertempat di Aula Inspektorat, Kamis (10/6/2021). Anas Jusuf mengatakan bahwa kedatangannya di Inspektorat dalam rangka melakukan pengecekan Action Plan dari BPK – RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

“Untuk mengecek Action Plan dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Gorontalo sebagai tindak lanjut temuan hasil Pemeriksaan Anggaran tahun 2020, karena Action Plannya saya tunggu-tunggu dari Inspektorat belum ada informasinya sehingga itu saya datang”, Ungkapnya.

Anas Jusuf menambahkan, bahwa Pemerintah Daerah Boalemo hanya diberikan waktu selama 60 hari untuk memperbaikinya.

“Kita hanya di berikan waktu 60 hari untuk memperbaikinya. saya berharap pengalaman di tahun kemarin, mudah-mudahan bisa kita tekan semaksimal mungkin dengan meningkatkan peran dari Inspektorat terutama yang menjadi temuan barang dan jasa termasuk Dana Bos. begitu juga dengan penelusuran aset dan hal-hal lain yang sifatnya operasional, misalnya BBM dan ATM-ATK, artinya secara priodik harus di lakukan audit”, Tambahnya.

Tidak hanya itu, Anas Jusuf berharap kepada Inspektorat untuk tetap melakukan komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) jika ada temuan dari BPK – RI perwakilan Provinsi Gorontalo

“Sehingga itu Kedepan saya berharap yang menjadi temuan saat ini, kalau memang ada, jangan sampai signifikan. saya juga meminta kepada inspektorat agar selalu melakukan komunikasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH), artinya koordinasi itu dilakukan sekaligus melakukan hal-hal yang sifatnya yang perlu di komunikasikan, karena Bapak Kapolres dan Kejari membuka peluang kepada kita, untuk melakukan dialog hal-hal yang perlu di komunikasikan”, Imbuhnya.

Diakhir sambutannya, Anas Jusuf berharap kepada Inspektorat untuk membantu OPD menelusuri aset Pemerintah Daerah yang belum ditemukan.

“Hal ini di lakukan untuk menyamakan persepsi terhadap penanganan persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan permasalahan administrasi atau hal-hal yang sifatnya mungkin ada kaitannya dengan APH. saya juga mengharapkan kepada inspektorat agar tetap membantu OPD-OPD untuk menelusuri aset-aset Pemerintah Daerah yang belum ditemukan”, Harap Anas. (BN)