Soewitno : Penegakan Hukum Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Perspektif Kepentingan Negara

1 min read

BOALEMO (BN) – Kejaksaan Republik Indonesia diberi wewenang kekuasaan oleh negara untuk melakukan penuntutan hukum atau menghentikan penuntutan hukum demi kepentingan negara, sebagaimana Undang Undang nomor 16/2004 tentang kejaksaan pasal 35 huruf c tentang hak diskresi oportunisme jaksa agung.

Jaksa agung dapat memerintahkan menghentikan penuntutan kasus tindak pidana demi kepentingan bangsa dan negara. (kepentingan umum).

Sehubungan dengan kasus penganiayaan yang telah di P. 21 kan oleh penyidik ke kejaksaan, menurut pengamat hukum Soewitno Kadji, bisa saja kejaksaan dapat menggantikan penuntutannya demi kepentingan umum. sebab sejatinya keberadaan hukum itu untuk mengatur kehidupan sosial masyarakt dalam berbangsa dan bernegara. (Asas manfaat dalam penegakan hukum).

“Maka filosofi devinisi penegakan hukum yang berkeadilan itu tercermin pada aspek terpenuhinya kepentingan orang banyak, publik, negara, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil masyarakat”, ungkap Soewitno, 25/08/2020

Ia juga menuturkan, bahwa dalam hal ini, Negara berorientasi pada terciptanya suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat mengedepankan kepentingan orang bayak dalam setiap penerapan peraturan perundang undangan tentang efektif tidaknya suatu penerapan hukum itu untuk dilaksanakan oleh lembaga lembaga negara yang diberi kekuasaan oleh negara.

Didalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang sebelum seseorang itu mendapatkan amanah berdasarkan undang undang tentang hal untuk mengurusi suatu kepentingan publik,maka proses hukumnya (penuntutannya) tidak dapat dihentikan demi kepentingan penegakan hukum untuk publik/rakyat.

“Kasus tindak pidana penganiayaan terjadi diboalemo yang fakta hukumnya menurut formil kuhap (penyelidikan dan penyidikan), terjadi suatu peristiwa tindak pidana penganiayaan yang melanggar ketentuan undang undang hukum pidana (KUHP) pasal 351 ayat 1 yang dapat diancam dengan pidana 2 tahun 8 bulan”, kata Soewitno

Ia juga mengatakan peristiwa ini terjadi sebelum seseorang itu diberi wewenang oleh negara untuk mengurusi kepentingan publik berdasarkan undang undang tentang pemerintahan daerah. (Pejabat publik/Penyelenggara negara).

“Maka oleh karena pelakunya saat ini telah diberi wewenang oleh negara berdasarkan undang undang tentang pemerintahan daerah yang mengurusi kepentingan publik,dengan sendirinya negara harus mengesampingkan tuntutan hukum terhadap pelaku, yang hak penuntutan dan penghentian penuntutan oleh negara itu diberikan kepada jaksa agung melalui undang tentang kejaksaan nomor 16/2004 pasal 35 huruf c. (hak diskresi penghentian,pengesampingan/Deponering) demi kepentingan negara/orang banyak/publik.yg diatur dalam peraturan kejagung nomor 15/2020”, jelasnya

Dengan pertimbangan bahwa kasus ini terjadi sejak tahun 2010 yang tentu secara objektif umum mengetahui atau menilai bahwa kasus ini telah jauh melampaui ketentuan hukum daluarsanya suatu kasus untuk dilakukan penuntutan sebagaimana pasal 78 ayat 2 KUHP.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Doktor Ilmu Hukum Indonesia (DPD ADHI) Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Andhika Yuli Rimbawan,S.H., M.H mengatakan, disaat Kejaksaan Agung sudah melakukan terobosan penyelesaian diluar pengadilan atau restorative justice, maka para pihak yaitu antara korban dan pelaku sudah ada perdamaian, dengan demikian demi asas kemanfaatan hukum perkara tersebut harus dihentikan, meski sudah P.21.

“Hal ini ditegaskan dengan peraturan kejagung no. 15 tahun 2020, yang harusnya sudah bisa menjadi dasar hukum yg kuat bagi jaksa untuk menghentikan perkara tersebut, karena melihat asas kemanfaatan nya lebih besar dari pada asas kepastian hukumnya yang selama ini kasus tersebut membuat pelaku yang sedang menjalankan tugas kenegaraan untuk kepentingan umum menjadi tidak nyaman, juga keluarga korban istri dan anak anaknya dalam kenyaman kehidupan sosialnya karna ketiadaan kepastian hukum atas persoalan ini, yang kepastian hukumnya dengan cara menghentikan penuntutan kasusnya demi kepentingan kepastian hukum itu sendiri”, pungkasnya. (BN)