Restorative Justice dan Diskresi Kejaksaan Sebagai Penuntut Tindak Pidana Atas Penanganan Kasus Penganiayaan Yang Terjadi Tahun 2010 di Kabupaten Boalemo

1 min read

Oleh : Soewitno Kadji (Pemerhati Hukum)

Opini (BN) – Demi kepastian hukum terhadap korban/keluarga/istri anak serta orang tua korban dan Pelaku, menurut hemat saya, kejaksaan harus menghentikan proses penuntutan kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun 2010 ini.

Adapun alasan hukum terhadap penghentian penanganan kasus ini, adalah sebagai berikut. Bahwa kasus penganiayaan ini sudah pernah diselesaikan dengan mekanisme keadilan hukum diluar mekanisme hukum formal KUHAP. (Restorative Justice/ Restoratif Keadilan) yang melibatkan korban serta keluarganya/istri, orang tua korban dan pelaku itu sendiri.

Berita Terkait : Kasus Dugaan Penganiyaan Darwis Moridu, Ratna Kasilahi: Kami Sudah Damai Tidak Usah Dipermasalahkan

Konsep keadilan restoratif telah muncul 20 tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. (Teori hukum progresif yang menegaskan bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum).

Rekonstruksi restorative justice system dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum yang progresif, untuk memenuhi hak korban dan kewajiban pelaku yang timbul akibat dari perbuatan penganiayaan serta hak hukum/kepastian hukum dari kedua belah pihak dalam menjalani suatu kehidupan sosial sebagai manusia yang mempunyai hak perlindungan hukum.

Agar kemerdekaan dalam menjalani kehidupan mereka tidak tersandra dengan stigma justis hukum negatif yang membuat mereka tidak menjadi nyaman atau trauma dalam menjalani kehidupan yang disebab oleh ketiadaan kepastian hukum itu sendiri terhadap mereka.

Dimana dalam penyelesaian kasus penganiayaan ini, Korban serta keluarganya dan Pelaku, telah bersepakat menempuh jalur keadilan hukum non formal/diluar ketentuan formal hukum acara pidana (KUHAP)/non litigasi/restoratif keadilan dengan cara memenuhi hak dan kewajiban sebagai dampak/akibat dari suatu perbuatan penganiayaan yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam serat yang bermeterai sebagai bukti legalitas formil atas suatu kesepakatan korban dan pelaku sebagaimana mekanisme restorasif keadilan.

Juga dilihat dari awal kejadian kasus ini terjadi pada tahun 2010 sejak kejadiannya sampai dengan saat ini sudah terhitung selama 10 tahun lamanya. Hal ini tentu menjadi pertimbangan hukum atas penghentian penuntutatan pidananya terhadap pelaku sebagaimana amanat ketentuan Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 78 ayat 2.

Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan ini sudah melewati batas waktu penuntutannya sejak tahun 2016. (tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 tahun, menjadi daluarsa setelah melewati batas waktu 6 tahun lamanya).

Sehingga kasus ini menurut hemat saya tidak layak lagi untuk dilanjutkan pada tahap penuntutan pidanya oleh kejaksaan, dan harus dihentikan sebagaimana amanat KUHP pasal 78 ayat 2 yang menjadi hak diskresi kejaksaan itu sendiri sebagai penuntut pidana.

Penulis Bertanggung Jawab Sepenuhnya (Soewitno Kadji)

error: Maaf. Tidak Tersedia Untuk Pembajak