POLEMIK PEMALSUAN BERKAS PENCALONAN, PENYELENGGARA PEMILU DINILAI GEGABAH DAN MELANGKAHI ATURAN

1 min read

Wartawan : Zul Hunowu, Editor : Mohamad Fadhly Suaib

Boalemo (BN) – Polemik pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh beberapa calon anggota legislatif Kabupaten Boalemo yang berimbas ditetapkannya salah seorang calon sebagai tersangka dari salah satu partai politik,  kini terus bergulir.

Mantan komisioner divisi hukum KPU Kabupaten Boalemo, Herman Bater ketika ditemui dikediamannya pada Kamis (25/10), angkat bicara mengenai persoalan tersebut. Dirinya menyayangkan penetapan tersangka terhadap salah satu calon akibat pelanggaran administrasi yang dilakukan, sebagai persyaratan untuk maju sebagai calon anggota DPRD Boalemo.

“Kita sangat menyayangkan adanya tersangka dalam persoalan ini,  yang semestinya ini tidak perlu terjadi,  bila antara kedua lembaga ini ada komunikasi yang baik, tapi ini saya melihat seperti ada komunikasi yang tersumbat, sehingga terkesan saling lempar tanggung jawab,” kata Herman.

Herman menilai,  penyelenggara pemilu terlalu gegabah dalam menuntaskan persoalan pelanggaran administrasi,  yang mengakibatkan penetapan tersangka terhadap calon anggota DPRD berinisial AGD daerah pemilihan (Dapil) 1, dari partai PKB.  “Saya melihat ini hanya merupakan pelanggaran administrasi,  pada undang – undang nomor 7 tahun 2017 itu jelas sekali bahwa ini adalah pelanggaran prosedur,  mekanisme dan tatacara,  jadi ini masuk pada pelanggaran administrasi  bukan merupakan tindak pidana,  sehingga pelanggaran administrasi hanya ditangani di tingkat Bawaslu. Ini yang salah hingga merugikan para caleg. Seharusnya caleg bisa menuntut balik,” terang Herman.

Masih menurut Herman, dirinya menilai adanya komunikasi yang tidak terjalin dengan baik antara kedua penyelenggara pemilu di Kabupaten Boalemo.

“Saya melihat disini ada komunikasi yang tersumbat antar penyelenggara pemilu. Harusnya KPU,  ketika ada tanggapan masyarakat,  harusnya KPU melakukan klarifikasi dan penelusuran,  kemudain KPU harus berkoordinasi dengan Bawaslu terkait laporan dan hasil penelusuran KPU,  dan terakhir jika dalam penetapan DCT ada administrasi yang diragukan keasliannya,  maka KPU berhak menentukan calon ini memenuhi syarat atau tidak,  tanpa menunggu rekomendasi dari Bawaslu,” ungkap Herman.

Senada dengan Herman Bater,  Edy Hasyim Lamadu. SH, MH. selaku dosen pengajar hukum tata negara, fakultas hukum Universitas Ichsan,  Kampus 4 Boalemo, ketika dimintai tanggapannya mengungkapkan, bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam kasus ini. “Intinya disini ada kesalahan prosedur,  kita berdasar dulu pada kewenangan KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu yang diatur dalam undang – undang pemilu tahun 2017 tentang penyelenggara pemilu. Jika berkas dokumen yang dipersyaratkan tidak sah menurut KPU, maka ini hanya termasuk pelanggaran administrasi dalam pendaftaran calon, dan bisa dikembalikan lagi ke partai politik, atau bisa dikategorikan tidak memenuhi syarat pencalonan, jadi tidak serta merta menjadi ranah pidana,” jelasnya.

Lebih lanjut Edy menjelaskan,  ada tahapan – tahapan yang harusnya dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan persoalan pelanggaran administrasi,  yang harusnya dilaksanakan namun tidak berjalan sebagaimana mestinya. “Kalau misalnya caleg dikatakan TMS dan caleg keberatan,  maka caleg berhak adukan ke Bawaslu. Disitulah digelar sengketa,  dan apa bila hasil sengketa itu dinyatakan administrasinya memenuhi syarat,  maka bawaslu akan merekomendasikan untuk mengembalikan status yang bersangkutan.  Itu mekanismenya tapi saya lihat ini tidak jalan,”pungkasnya. #BN

 1,604 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini