Pemerhati Hukum Soewitno Kadji, Sikapi Pengecaman Salah Satu Anggota DPRD Boalemo Terhadap Bupati

1 min read

BOALEMO (BN) – Perihal pengecaman oleh salah satu anggota DPRD Boalemo pada salah satu media online, Soewitno Kadji menyayangkan hal tersebut.

Menurut pemerhati hukum Soewitno Kadji, anggota DPRD tidak perlu sampai mengeluarkan statement mengecam seperti ini. Menurutnya anggota DPRD seharusnya menyikapi persoalan melalui tata tertib yang berlaku.

“Gunakan perlengkapan DPRD itu sendiri dalam menyikapi persoalan melalui mekanisme tata tertib legislatif yang berlaku untuk mempertanyakan tentang hal pengangkatan Plt Sekda melalui RDP dengan mengundang eksekutif, apakah pengangkatan Plt sekda itu sudah sesuai peraturan yang berlaku atau tidak”, Jelas Soewitno.

Ia juga menambahkan bahwa sebelum mengeluarkan statement ke publik, seharusnya melalui mekanisme.

“Sebab pernyataan Anggota DPRD atas setiap persoalan sebelum dikeluarkan kepublik, harus melalui mekanisme tatib dulu, dan apa yang menjadi keputusan dalam tatib atas persoalan yang ada, itulah yang harus disampaikan ke ranah publik”, Tambahnya.

“Saya kira setiap persoalan tidak harus disikapi dengan cara yang berlebihan di luar aturan main, peraturan yang ada sebagai fasilitas regulasi untuk penyelesaian setiap persoalan yang timbul didaerah ini”, ungkap Soewitno saat diwawancarai melalui Whatshapp, Minggu, (21/06/2020).

Menurutnya jika setiap persoalan disikapi diluar aturan main yang ada (tatib), akan berdampak pada sikap dan pernyataan atau statement pribadi aleg yang tendensius. (baca mengecam bupati pada salah satu media). Dan tentu hal itu melanggar kode etik sesuai peraturan yang dibuat oleh lembaga DPRD itu sendiri.

“Sikap seperti ini di khawatirkan malah menjadi pemantik atau pemicu pada ketidak stabilan daerah ini yang disebabkan oleh adanya suatu perbedaan sudut pandang atas persoalan yang ada oleh publik itu sendiri, dengan berbagai stigma. jika setiap persoalan disikapi diluar aturan main yang ada (tatib), akan berdampak pada sikap dan pernyataan atau statement pribadi aleg yang tendensius. (baca mengecam bupati pada salah satu media). Dan tentu hal itu melanggar kode etik sesuai peraturan yang dibuat oleh lembaga DPRD itu sendiri. Sikap seperti ini di khawatirkan malah menjadi pemantik atau pemicu pada ketidak stabilan daerah ini yang disebabkan oleh adanya suatu perbedaan sudut pandang atas persoalan yang ada oleh publik itu sendiri, dengan berbagai stigma”, Ungkapnya.

Sebab suatu statement yang dikeluarkan oleh anggota DPRD tanpa melalui mekanisme tatib yang berlaku dilegislatif, menurutnya adalah suatu pernyataan yang melanggar kode etik, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara kelembagaan itu sendiri.

“DPRD melalui perlengkapan dewan, dapat mengundang pihak judikatif atau kejaksaan untuk mempertanyakan status hukum Plt sekda, juga kepada eksekutif tentang hal ihwal pengangkatan Plt Sekda tersebut. Saya sebagai warga masyarakat menyampaikan statement ini, sangat berharap adanya suatu sikap yang menjadi edukasi pembelajaran politik yang baik bagi kami sebagai masyarakat dari para aleg yang terhormat”, ujar Soewitno (#BN).

Wartawan : M.N

error: Maaf. Tidak Tersedia Untuk Pembajak