KPU BOALEMO TEGASKAN PIHAKNYA BERTINDAK SESUAI ATURAN

1 min read

Laporan : Zul Hunowu Editor : Mohamad Fadhly Suaib

Boalemo  (BN) – KPU Kabupaten Boalemo  angkat bicara terkait polemik yang berkembang di masyarakat,  atas adanya beberapa calon anggota legislatif yang diduga melakukan pemalsuan dokumen persyaratan untuk menjadi peserta pemilu 2019 mendatang.  Asumsi yang berkemang di masyarakat,  bahwa KPU selaku penyelenggara pemilu dinilai lalai hingga menyebabkan calon tersebut lolos hingga ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT).

Menanggapi hal tersebut,  Ketua KPU Kabupaten Boalemo,  Asra Djibu mengatakan bahwa hal yang dilakukan pihaknya sudah sesuai aturan.  “Langkah yang kita laksanakan saat ini kita sedang menunggu proses yang berjalan di pihak kepolisian,  juga menunggu rekomendasi Bawaslu. Yang kejas semua ini sudah sesuai dengan aturan,  soal isu yang diluar berkembang itu terserah mereka,” ungkapnya

Asra menjelaskan,  masalah timbul akibat ketidak jujuran pihak parpol, saat KPU datang untuk mengklarifikasi soal dugaan pemalsuan dokumen tersebut. “Ketika aduan masuk,  kita sudah meminta klarifikasi dari parpol. Sebenarnya kalau partai politik mau jujur ke kita, maka masih ada waktu untuk mengganti calon. Tapi mereka membalas dengan mengatakan mereka sudah memasukan dokumen sesuai aturan. Terkait pemalsuan dokumen,  KPU tidak berwenang menentukan palsu dan tidaknya dokumen yang dimasukan ke kami,” jelasnya.

Seperti diketahui,  salah satu calon anggota DPRD Boalemo berinisial AGD yang diduga melakukan pemalsuan dokumen, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Boalemo sejak tanggal 9 Oktober.

Meski demikian , Amir Koem selaku ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mengeluarkan rekomendasi apapun terhadap KPU atas kasus ini.  “Sampai saat ini kami belum meberikan rekomendasi apapun kepada KPU, karena yang namanya teguran itu diberikan ketika ada pelanggaran administrasi. Ini kan masih akan berkembang,” terang Amir.

Sementara itu, menurut Muh.  Arafah. S.H,  M.H, selaku akademisi di salah satu Universitas di Kabupaten Boalemo, dirinya menganggap penetapan status tersangka terhadap salah satu calon tersebut tidak melanggar aturan dan tidak mengurangi hak dari calon yang bersangkutan. “Penetapan tersangka ini tidak melanggar aturan, karena dia masih sah mencalonkan sesuai kompetensinya,  sebab ini belum ada putusan hukum yang mengikat,” pungkasnya (BN)

 1,934 kali dilihat,  4 kali dilihat hari ini