Digitalisasi Pemerintahan Boalemo Menuju Indonesia Satu Data

1 min read

Oleh : Soewitno Kadji

Opini (BN) – Sebelum pidato presiden yang mengintegrasikan lembaga pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk satu data. (indonesia satu data) berdasarkan PerPres 39/2019, yang disampaikan dalam pidato politiknya pasca pilpres 2019, Bupati Boalemo telah memikirkan atas hal-hal yang disampaikan oleh presiden ini.

Seperti keinginan Bupati untuk peningkatan kinerja ASN didaerahnya yang efektif efisien dan ekonomis, dan permintaan evaluasi tenaga honorer kepada para pimpinan SKPD, yang menjadi beban APBD selama ini dan tidak produktif.

Dimana pencapaian target PAD dan pelayanan publik yang belum maksimal, sementara Bupati telah membuat kebijakan pemberian tunjangan kinerja yang cukup besar terhadap ASN.

Maka inilah yang membuat Bupati selalu mencari solusi yang terbaik setelah melewati solusi yang extrim dengan cara melakukan mutasi pertriwulan terhadap ASN demi mencari format sebagai strategi yang berdampak pada kinerja yang efektif efisien dan ekonomis.

Sebab beliau sangat menyadari bahwa sebagai penanggung jawab keuangan negara yang bersumber dari APBD yang digunakan dalam 14 program pemerintah. Namun cara ini dianggapnya tidak maksimal, dan dianggap otoriter oleh lawan lawan politiknya.

Sehingga muncullah ide Bupati tentang pengintegrasian seluruh SKPD yang berdampak pada sinergitas program yang dijalankan oleh masing-masing SKPD, melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang notabene akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja yang objektif yang berdampak pada efektifnya dalam pengimplementasian dan evaluasi program pemerintah yang transparan dan disiplin dalam penganggaran, juga menuju daerah satu data.

Namun ide yang baik oleh Bupati ini masih mendapat sikap yang kurang mendukung dari oknum – oknum beberapa pimpinan SKPD dilingkungan pemda itu sendiri yang selama ini mengklaim merasa dekat dengan Bupati, sebagai pejabat ASN yang loyal.

Ya.. kalau lah loyalitas hanya diartikan karena adanya kedekatan secara pribadi, tentu itu sudah merupakan suatu kewajiban kita sebagai sesama manusia. (habluminannas).

Dan bukan antar atasan dan bawahan yang harusnya loyal pada visi misi sebagai program pimpinan tertinggi yang notabene adalah penanggung jawab program.

Maka dengan adanya sikap yang kurang respon dari oknum-oknum yang merasa dekat dengan pemimpin ini, atas penerapan SPBE dipemerintahan DAMAI, sangatlah perlu untuk dipertanyakan tentang orientasi kedekatan mereka dengan pimpinan tertinggi didaerah ini.

Jangan – jangan hanya berorientasi pada Asal Bapak Senang (ABS), tetapi capaian – capaian 14 program DAMAI tidak efektif.

Dengan pembuatan sistym yg baik ini dalam pemerintahannya yang tentu sangat mutlak berdampak pada penilaian kinerja pemerintahan yang baik dalam penggunaan dan pertanggung jawaban keuangan negara dalam pelayanan publik yang transparan, lalu masih saja adanya beberapa oknum pimpinan SKPD yang tidak mendukung, Maka sikap mereka ini perlu untuk dipertanyakan bahkan patut diduga jangan –  jangan mereka ini sengaja merecoki pemerintahan DAMAI. dengan cara menghalang – halangi upaya perbaikan sustim pemerintahan yang baik oleh Bupati dilingkungan pemerintahannya.

Dengan adanya indikasi penolakan SPBE dari beberapa oknum – oknum pimpinan SKPD ini, saya sebagai warga masyarakat berdasarkan UU. No. 28/1999 meminta dengan hormat kepada Bupati agar memerintahkan Dinas Kominfo untuk melakukan audit internal atas penggunaan perangkat jaringan internet dan website di internal pemda yang menelan anggaran miliyaran rupiah setiap tahunnya, apakah perangkat yang digunakan selama ini sudah sesuai standar pemerintah atau tidak, dan apakah pembayaran biaya perangkatnya sudah sesuai dengan perangkat yang digunakan.

Sebab kalau tidak, hal ini tentu akan berdampak pada preseden buruk terhadap pemerintah, dan berdampak hukum bagi para pengguna prangkat itu sendiri, apabila perangkat yang digunakan oleh pemerintah tidak sesuai standar jaringan pemerintah. (#BN)

88 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

error: Maaf. Tidak Tersedia Untuk Pembajak